SEBAGAI MANTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BJ. HABIBI SEBAGAI KEPALA PERTEMUAN ANTAR PROFESOR DAN PELAJAR DARI SELURUH DUNIA. Den Haag - Setelah kemunculannya yang menyita perhatian di Jakarta, Prof. Dr. Ing. Dr. Sc.hc BJ Habibie ditunggu kehadirannya di Belanda oleh para profesional dan pelajar dari berbagai penjuru dunia.
Habibie dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci pada perhelatan ilmiah
Indonesian Student’s Scientific Meeting 2008 (ISSM 2008)
www.issm2008.eu di Delft, 13-15 Mei mendatang dengan tema
Sustainable development in Indonesia: An Interdisciplinary Approach.
Empat pembicara kunci lainnya adalah Prof. Emil Salim, Prof. ir. G.J. Harmsen (
Sustainable Chemical Technology, University of Groningen), Prof. Dr. Saul Lemkowitz (
Associate Professor in Risk Management and Sustainability Delft University of Technology) dan Prof. Dr. Johan Sanders (
Valorisation of Plant Production Chains, Wageningen University).
ISSM2008 yang merupakan hasil kerjasama ISTECS
Chapter Belanda, PPI Delft, PPI Wageningen dan didukung sepenuhnya oleh KBRI Den Haag ini sudah disiapkan sejak musim semi 2007 lalu. Pelaksanannya sengaja mengambil momentum 100Th Kebangkitan Nasional tahun ini.
Hingga tenggat penyerahan abstrak makalah pada 20/1/2008 lalu, tercatat ada 133 abstrak yang berasal dari calon peserta dari berbagai penjuru dunia. Jumlah ini jauh melampaui target yang semula ditetapkan, yakni 60 abstrak.
Saat ini
Scientific Committee sedang bekerja keras menyeleksi abstrak makalah yang masuk, mana yang layak maju sebagai presentasi oral dan poster, dan harus sudah tuntas sesuai tenggat pada 15/2/2008 mendatang.
Bagi peserta, forum ISSM ini berguna untuk membuka akses ke publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Peserta yang berlatarbelakang dosen juga akan mendapat nilai KUM 15 jika karya mereka diterima sebagai presentasi oral dan nilai 10 jika diterima sebagai poster.
Saat Pancasila Digantikan Oleh Ideologi Pasar Bebas Dan 1oo thn KITNAS Bangsa Indonesia Akan Selalu Di Hantui Dengan Era Perdagangan Bebas 2015 - 2030.S udah sepekan lebih, spanduk besar berwarna putih terlihat menonjol di beberapa sisi jalan, bersaing dengan berbagai iklan produk makanan, minuman, maupun kartu kredit. Dalam spanduk itu, gambar mantan Presiden Soekarno yang mengenakan pakaian warna putih dan kaca mata hitam disandingkan dengan putrinya Megawati Soekarnoputri yang mengenakan pakaian warna merah, seragam kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Tepat di atas gambar kedua tokoh itu, tertulis “Gebyar Pancasila”, sedangkan di bagian bawah tergores kalimat 1 Juni 1945. Ini merupakan momentum ketika Bung Karno menyampaikan pidato tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada 1 Juni 2008, usia kelahiran Pancasila sudah 63 tahun, usia yang cukup tua.
Namun, apa yang terjadi setelah 63 tahun itu? Menurut Wartawan Senior Jusuf Ishak, saat menyampaikan usulannya dalam sidang BPUPKI 63 tahun lalu, Soekarno mengatakan, dalam Pancasila terletak mimpi Indonesia merdeka. Setelah melalui perjuangan bersenjata, mimpi Indonesia merdeka itu adalah Indonesia yang mandiri, berperikemanusiaan, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk mencapainya dibutuhkan persatuan atau Bung Karno menyebutnya gotong-royong.
Namun, setelah tahun 1965, ketika Orde Baru (Orba) berkuasa dengan Soeharto sebagai pemimpinnya, cita-cita Indonesia mandiri seperti yang ada dalam Pancasila berubah menjadi Indonesia tergantung. Sejak saat itulah, Indonesia kembali didikte asing.
Kekayaan alam yang berlimpah ruah di negeri ini kemudian lebih banyak dikelola oleh asing yang bekerja sama dengan segelintir elite politik sebagai kaki tangannya kaum imperialis. Sebaliknya, rakyat yang harus mendapatkan kesejahteraan dari kekayaan alam yang berlimpah itu hanya mendapatkan remah-remah dari kelas atas.
“Bagi saya saat ini hanya ada dua periode setelah Indonesia merdeka 1945. Pada 1945–1965, Indonesia mandiri, dan setelah 1965, Indonesia tergantung. Hasil dari kekayaan alam masuk ke kantong-kantong segelintir orang, bukan masuk ke kantong rakyat,” kata Jusuf Ishak.
Ia juga tak sependapat, mengaitkan Pancasila dengan peristiwa 1 Oktober 1965. Baginya, peristiwa itu bukanlah Kesaktian Pancasila seperti yang dinyatakan rezim Orba, tetapi justru awal mula Pancasila ditunggangi Soeharto untuk berkolaborasi dengan imperialis.
Indonesia yang tergantung itu, kata Jusuf, juga tetap identik dengan bangsa ini sekalipun reformasi sudah bergulir 10 tahun sejak 1998. Buktinya, terjadi privatisasi aset-aset negara yang sangat vital, seperti Indosat di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, pengelolaan sumber kekayaan semakin banyak didominasi oleh asing dengan pembagian hasil yang tidak setara bagi Indonesia. Pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan publik justru dilepas kepada pasar. Yang paling mutakhir adalah kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menaikkan harga minyak sesuai mekanisme pasar.
“Reformasi itu tetap melahirkan reformasi yang makin tergantung. Indonesia bahkan makin terjerumus pada ketergantungan. Cita-cita mandiri makin jauh,” katanya.
Elite Tak Pancasilais
Heru Nugroho, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menambahkan Pancasila kini memang sudah tidak dijiwai lagi baik oleh elite politik maupun rakyat. Bahkan kebijakan yang dibuat oleh elite politik lebih condong pada ideologi pasar bebas, dimana kesejahteraan hanya pada segelintir orang.
“Yang paling bertanggung jawab atas hilangnya nilai Pancasila adalah elite. Rakyat tetap memiliki cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Ini mencerminkan mereka (pemimpuin) tidak Pancasilais,” kata Heru.
Bukti konkret, penguasa tidak Pancasilais itu, kata Heru, adanya privatisasi dan tidak adanya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Dalam Pancasila, alat produksi dikontrol oleh rakyat, namun yang ada saat ini, perusahaan berdiri tapi tak ada keterlibatan rakyat di sana. Di setiap pendirian pabrik, tanah milik rakyat dibebaskan. Seharusnya, ketika didirikan pabrik, rakyat ikut memiliki saham.
Heru mengatakan, kebijakan pasar bebas yang digandrungi pemerintah dan elite politik itu mengakibatkan marginalisasi rakyat secara berkepanjangan. Jika ini terus berlangsung, bukan mustahil, masyarakat akan semakin apatis terhadap semua bentuk perubahan yang dilakukan pemerintah. Malah sebaliknya, radikalisme bisa semakin meningkat.
Lantas apa yang harus diperbuat?
Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, dalam kondisi kesejahteraan yang makin jauh, nilai-nilai Pancasila saat ini harus ditegakkan kembali. Nilai Pancasila yang paling utama itu adalah persatuan. Dengan demikian, negara harus mulai memberikan kebebasan bagi anak bangsa untuk mengapresisasikan pendirian politiknya.
Kalaupun nasakom tidak dikehendaki, pemerintah seharusnya tidak alergi dengan nasional agama dan sosialisme. Terlebih lagi, Soekarno sudah membuat konsep sosialisme yang sesuai dengan nilai-nilai di negeri ini dengan dasar gotong royong.
“Sosialisme itu tetap diperlukan, karena hanya teori inilah yang hanya bisa menjadi pisau analisa untuk merontokan kapitalisme. Nasionalisme maupun agama tanpa sosialisme tetap tidak bisa jalan, karena hanya sosialisme yang memberikan konsep nyata mengenai tatanan masyarakat,” paparnya.
Persatuan
Meskipun ada persatuan, Jusuf Ishak mengatakan persatuan itu tidak boleh dilakukan dengan status quo. Alasannya, status quo merupakan pihak yang mewakili imperialisme dan kapitalisme. Secara otomatis, mereka pun juga tidak bisa bersatu karena persatuan itu justru ditujukan untuk melikuidasi kekuatan reaksioner
Persatuan yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan diantara elemen pembaruan yang diwakili oleh para pemuda. Namun, untuk menuju ke tahap itu, pemuda harus terlebih dahulu membenarkan cara berpikirnya.
Cara berpikir itu tidak boleh ilusif (mengawang-awang), tetapi harus berdasarkan realitas yang ada, dan secara nyata mengenali musuh bersamanya. Musuh itu bukan hanya person melainkan sistem yang secara otoriter anti perikemanusiaan dan kesejahteraan rakyat.
“Saat ini perubahan tidak ada bukan karena status quo yang kuat, tetapi elemen yang ada di barisan pembaruan tercerai berai. Mereka kadang bermusuhan dengan pihak yang seharusnya menjadi kawan. Permusuhan itu seharusnya diarahkan pada yang pokok, yakni kekuatan yang anti kesejahteraan. Tanpa itu, rakyat akan terus ditindas,”
Era globaisasi sangatlah dekat sehingga banyak negara berkembang atau negara yang sekarang mau maju seperti negara Korea, Taiwan, Hongkong, Australia, Dan Canada. yang menentang era pasar bebas karena merugikan mereka sebab Amerika sebagai negara Adidaya merencanakan perdagangan bebas ini bisa meraup keuntungan yang sangat besar dari negara - negara tersubut, dampak dari perdagangan bebas terhadap indonesia adalah indonesia sebagai negara berkembang nanti akan selalu bergantung kepada negara maju yang meraup keuntungan dari negara - negara yang merasa di rugikan oleh Amerika Serikat.
Postingan
